pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Adrian Sutedi, 2010:3). Pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada
Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 13. Persiapan dokumen perencanaan PBJ Satuan Pendidikan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana berdasarkan: kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan
melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. 14. Admin Pusat Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah petugas yang diberi wewenang untuk memberikan user id dan kata
17 April 2015. Audit atas perencanaan pengadaan barang/jasa dimulai dari audit terhadap identifikasi. kebutuhan barang/jasa dan penganggarannya dalam rangka penyusunan Rencana. Umum Pengadaan (RUP), berdasarkan catatan yang ada atau dari suatu proses survei. (yang bersifat insidentil). Sesuai dengan ketentuan, RUP harus disusun dan merupakan
Demikian juga dengan paket-paket kegiatan, yang sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan barang. Karenanya menurut saya, pengadaan barang/jasa itu harus sesuai dengan klasifikasi pekerjaan dari masing-masing unit," jelas Ardi. Dirinya menambahkan, saat ini banyak dijumpai permasalahan saat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
pedoman pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Ditetapkan 4 Mei 2021 Ditetapkan 4 Mei 2021 • Berlaku 6 Mei 2021 • Berlaku 6 Mei 2021 status Hanya untuk Pelanggan
Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: a. PA/KPA; b. PPK; c. Pejabat Pengadaan; d. Pokja Pemilihan; e. Penyedia; dan f. Pihak lainnya, meliputi: 1) pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara.
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industrikreatif; g. mendorong pemerataan ekonomi;dan h. mendorong PengadaanBerkelanjutan. Pengadaan Barang/Jasa bertujuanuntuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,
. gbvpcg81yu.pages.dev/227gbvpcg81yu.pages.dev/774gbvpcg81yu.pages.dev/393gbvpcg81yu.pages.dev/878gbvpcg81yu.pages.dev/559gbvpcg81yu.pages.dev/334gbvpcg81yu.pages.dev/402gbvpcg81yu.pages.dev/206gbvpcg81yu.pages.dev/987gbvpcg81yu.pages.dev/2gbvpcg81yu.pages.dev/751gbvpcg81yu.pages.dev/745gbvpcg81yu.pages.dev/977gbvpcg81yu.pages.dev/170gbvpcg81yu.pages.dev/585
pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan
