Menghukum tergugat untuk biaya uang hingga kini 426 ribu rupiah,” urai majelis dalam putusan yang dibacakan Selasa (07/2). Total biaya yang harus ditanggung tergugat lebih dari 466 miliar. Namun angka ini jauh di bawah nilai gugatan KLHK sebesar 754 miliar rupiah. Dengan menggunakan konsep strict liability, hakim menilai tidak perlu ada Pegiat anti-korupsi mendesak Kejaksaan Agung segera menangkap Surya Darmadi dan “tidak bernegosiasi” dengan permohonan tersangka kasus korupsi senilai Rp78 triliun itu untuk mencabut status
Perlindungan hukum juga membuat rahasia dagang terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap rahasia dagang, yakni: Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau
Dari cerita Anda kita ketahui bahwa petugas hansip (satuan pertahanan sipil) tersebut membunuh karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf: Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdata digunakan apabila perbuatan melawan hukum yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatian dari pihak pelaku.[3] Apabila seseorang ingin menggugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, seluruh unsur yang ada di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Hinca dan Amir dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah sebagai berikut (hal. 149-152, sebagaimana kami sarikan dan sesuaikan dengan adanya kode etik wartawan yang baru): 1. Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Jakarta -. Di tengah gaduh kasus kematian Wayan Mirna Salihin pasca-film dokumenter Netflix, 'Ice Cold', Mahkamah Agung (MA) melansir putusan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jesscia Kumala Paksaan pemerintah sebagai salah satu bentuk sanksi administratif salah satunya dapat dijumpai dalam Pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 yang merupakan peraturan pelaksana UU PPLH yang berbunyi: (1) Sanksi Administratif berupa: teguran tertulis; paksaan pemerintah: denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau.
Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) Dahlan Iskan, sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Pembangunan 21 Gardu Induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara pada 2013, kejaksaan mengurus kasus ini sejak Juni 2014 setelsh menerima laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) terhadap proyek senilai Rp. 1,06 Triliun ini.
.
  • gbvpcg81yu.pages.dev/426
  • gbvpcg81yu.pages.dev/217
  • gbvpcg81yu.pages.dev/822
  • gbvpcg81yu.pages.dev/394
  • gbvpcg81yu.pages.dev/855
  • gbvpcg81yu.pages.dev/746
  • gbvpcg81yu.pages.dev/258
  • gbvpcg81yu.pages.dev/103
  • gbvpcg81yu.pages.dev/756
  • gbvpcg81yu.pages.dev/136
  • gbvpcg81yu.pages.dev/213
  • gbvpcg81yu.pages.dev/398
  • gbvpcg81yu.pages.dev/639
  • gbvpcg81yu.pages.dev/251
  • gbvpcg81yu.pages.dev/919

    • kasus perbuatan melawan hukum terbaru